Pusat Data Nasional Kemenkominfo Harus Terapkan Standar Keamanan Siber

15-09-2023 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya foto bersama usai pertemuan Komisi I DPR RI dengan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kemkominfo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023). Foto : Husen/Man

 

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Kemenkominfo RI, harus menerapkan standar keamanan yang ketat bagi ekosistem siber di Indonesia. Menurutnya, kebocoran data lewat siber sering terjadi di Tanah Air. Untuk itu, PDN diserukan mampu mengidentifikasi kebocoran secara preventif.

 

Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi I DPR RI dengan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kemkominfo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya yang memimpin delegasi Komisi I ini, mengatakan, pembangunan PDN yang efektif, akan mampu mengidentifikasi kebocoran data, bahkan dapat melakukan pencegahan kebocoran tersebut secara preventif.

 

Disampaikan Riefky, pembangunan PDN, merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah, khususnya Pasal 27 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pembangunan PDN ini, lanjutnya, akan menjadi ekosistem untuk menampung data yang begitu masif di lingkungan pemerintahan.

 

"Maka dari itu, kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini, ingin mengetahui secara komprehensif soal perkembangan pembangunan PDN sekaligus melihat bagaimana upaya PDN dalam menaruh standar keamanan, sehingga dapat meminimalisir kebocoran data di lingkup pemerintahan," ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

 

Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan, saat ini PDN sedang dibangun di Cikarang dengan menempati areal lahan 5 hektar. PDN ini, melengkapi pembangunan PDN yang sudah ada di Batam dan Labuabajo. Di IKN, PDN dengan kapasitas yang lebih besar juga sedang dibangun. PDN berperan mencegah kebocoran data siber di Indonesia. Terakhir, ada 107 kasus kebocoran data, termasuk kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

 

Dalam kesimpulan pertemuannya, Riefky menyampaikan, Kemkominfo RI agar memastikan pemenuhan prosedur administratif yang berlaku dengan mengedepankan prinsip good governance dan memperhatikan prinsip keamanan yang mengacu pada praktik cyber security yang andal untuk mendorong koordinasi yang aman terkait bagipakai data. (mh/rdn)

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...